Transisi energi adalah langkah penting dalam upaya global untuk menghadapi perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan beralih dari ketergantungan pada energi fosil ke energi terbarukan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama energi surya, mengingat letak geografisnya yang strategis di dekat garis khatulistiwa. Salah satu upaya Indonesia dalam mengimplementasikan transisi energi adalah melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata yang terletak di Jawa Barat. Proyek ini memiliki kapasitas 145 MWp dan merupakan salah satu pembangkit tenaga surya terbesar di Indonesia. Meskipun proyek ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transisi energi, kebijakan yang ada saat ini masih memiliki gap yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan pengembangan energi terbarukan di negara ini.
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, khususnya energi surya. Dengan rata-rata paparan sinar matahari sekitar 4,8 kWh/m² per hari, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan energi surya secara optimal. Namun, meskipun ada potensi ini, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional Indonesia masih sangat terbatas. Pada 2023, energi terbarukan baru berkontribusi sekitar 11% terhadap total konsumsi energi, jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yaitu 23% pada 2025. Salah satu alasan utama mengapa transisi energi ini belum maksimal adalah ketergantungan yang besar pada energi fosil, khususnya batubara dan minyak bumi, yang masih mendapat subsidi besar dari pemerintah. Subsidi energi fosil ini menghambat pertumbuhan sektor energi terbarukan karena membuat energi fosil lebih murah dibandingkan energi terbarukan, yang pada gilirannya mengurangi daya saing energi terbarukan.
Dalam konteks ini, proyek PLTS Cirata menjadi contoh penting dari langkah Indonesia dalam memperkenalkan dan mempercepat transisi energi. Proyek ini, yang bekerja sama dengan perusahaan energi terbarukan global, bertujuan untuk menyediakan pasokan listrik bersih yang dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batubara. PLTS Cirata juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara, terutama energi surya. Namun, meskipun proyek ini berhasil dilaksanakan, terdapat sejumlah tantangan kebijakan yang harus diatasi agar transisi energi Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Salah satu tantangan utama adalah kebijakan subsidi energi fosil yang masih berlangsung. Subsidi yang diberikan kepada energi fosil, seperti bahan bakar minyak dan listrik berbasis batubara, memberikan insentif yang tidak seimbang antara energi terbarukan dan energi fosil. Oleh karena itu, kebijakan yang ada harus lebih berfokus pada penghapusan subsidi energi fosil secara bertahap dan alokasi dana tersebut untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Penghapusan subsidi ini akan menciptakan kondisi pasar yang lebih adil dan memberikan insentif lebih besar bagi investasi di sektor energi terbarukan.
Selain itu, peraturan dan insentif yang mendukung energi terbarukan di Indonesia masih terbatas. Meskipun ada beberapa kebijakan yang mengarah pada pengembangan energi terbarukan, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menargetkan 23% bauran energi terbarukan pada 2025, kebijakan tersebut belum diimplementasikan secara maksimal. Beberapa hambatan, seperti birokrasi yang lambat dan kurangnya insentif fiskal yang menarik bagi investor energi terbarukan, memperlambat laju pengembangan proyek-proyek energi terbarukan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang lebih agresif dalam memberikan insentif kepada sektor swasta dan meningkatkan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga angin, matahari, dan biomassa.
Dalam hal infrastruktur, meskipun Indonesia telah melakukan beberapa langkah untuk mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional, pengembangan infrastruktur yang memadai masih menjadi tantangan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengembangan jaringan listrik pintar (smart grid) dan sistem penyimpanan energi yang dapat menampung pasokan listrik dari sumber energi terbarukan yang tidak selalu stabil, seperti tenaga surya. Tanpa infrastruktur yang mendukung, energi terbarukan sulit untuk diterima secara luas dalam sistem kelistrikan nasional, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses listrik yang memadai.
Selain itu, pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan masih terbatas, dengan banyak proyek yang bergantung pada investor asing. Pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau untuk sektor energi terbarukan sangat diperlukan untuk mempercepat transisi energi. Pemerintah dapat memainkan peran penting dengan menawarkan insentif pajak, pembebasan biaya administrasi, dan jaminan pasar jangka panjang untuk menarik lebih banyak investor dalam pengembangan energi terbarukan.
Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya energi terbarukan dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Program penyuluhan yang lebih intensif dapat menciptakan dukungan sosial yang lebih kuat terhadap kebijakan transisi energi. Hal ini juga akan mempengaruhi perubahan perilaku konsumen dalam menggunakan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dalam kesimpulannya, meskipun proyek PLTS Cirata telah menunjukkan potensi besar Indonesia dalam transisi energi, terdapat banyak tantangan kebijakan yang harus diatasi. Penghapusan subsidi energi fosil, pengembangan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan, serta insentif fiskal yang lebih agresif untuk sektor energi terbarukan merupakan langkah-langkah yang sangat dibutuhkan. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, Indonesia dapat mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
